Hambatan Budaya dalam Menerapkan Pedagogi Kritis di Sekolah Dasar
Sumber: Gemini AI
Penerapan pedagogi kritis di Indonesia sering kali berbenturan dengan tembok tebal budaya feodal dan paternalistik yang masih mengakar di sebagian masyarakat kita. Budaya "ewuh-pakewuh" (rasa sungkan berlebihan), prinsip "asal bapak senang", dan hierarki usia yang kaku sering kali menghambat tumbuhnya nalar kritis di ruang kelas. Dalam budaya ini, anak yang banyak bertanya atau menyanggah pendapat orang yang lebih tua (guru) sering dicap sebagai anak yang tidak sopan atau kurang ajar. Hambatan budaya ini menjadi tantangan terberat karena bersifat tidak tertulis namun sangat kuat mempengaruhi perilaku bawah sadar guru dan siswa dalam berinteraksi.
Guru yang tumbuh dalam kultur di mana kepatuhan mutlak adalah nilai tertinggi, akan kesulitan mengubah gaya mengajarnya menjadi demokratis dan kritis. Secara tidak sadar, mereka mungkin merasa tersinggung atau terancam wibawanya jika ada siswa SD yang mengoreksi kesalahannya di depan kelas. Padahal, pedagogi kritis mensyaratkan kesetaraan dan keterbukaan pikiran. Mengubah mindset ini membutuhkan perjuangan internal yang berat bagi guru untuk melawan konstruksi budaya yang sudah tertanam sejak mereka kecil. Guru harus menyadari bahwa budaya sopan santun tetap harus dijaga, namun tidak boleh digunakan untuk membungkam kebenaran dan nalar kritis.
Dari sisi siswa, hambatan budaya terlihat dari sikap pasif dan diam karena takut salah atau takut dianggap menonjol (karena budaya kolektif yang kadang menekan individualitas). Siswa lebih memilih "cari aman" dengan diam dan mengikuti arus daripada mengemukakan pendapat yang berbeda. Memecahkan kebekuan budaya diam (culture of silence) ini membutuhkan strategi khusus, seperti memberikan apresiasi berlebih pada siswa yang berani bertanya, atau menggunakan metode diskusi kelompok kecil agar siswa lebih berani bersuara. Guru harus meyakinkan siswa bahwa di ruang kelas, bertanya adalah tanda kecerdasan, bukan ketidaksopanan.
Selain itu, tekanan dari lingkungan sosial dan orang tua juga bisa menjadi penghambat. Orang tua yang masih berpegang pada paradigma pendidikan tradisional mungkin akan protes jika anaknya diajarkan untuk bersikap kritis, karena khawatir anaknya menjadi pembangkang di rumah. Oleh karena itu, penerapan pedagogi kritis harus dibarengi dengan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya keterampilan berpikir kritis untuk masa depan anak. Komunikasi budaya perlu dibangun agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa sekolah mengajarkan pemberontakan.
Meskipun berat, hambatan budaya ini bukanlah tembok yang mustahil diruntuhkan. Kita bisa melakukan akulturasi, yaitu memadukan nilai-nilai luhur budaya lokal (seperti musyawarah mufakat dan saling menghargai) dengan semangat berpikir kritis. Sopan santun tetap menjadi bingkai, namun isinya adalah dialog yang berbobot dan kritis. Kita ingin mencetak generasi yang "ngapurancang" (sopan) fisiknya, namun "liar" dan merdeka pemikirannya. Transformasi budaya pendidikan ini adalah perjalanan panjang, namun harus dimulai sekarang demi kemajuan bangsa.
Editor: Alvina Fiqhiyah Ardita
