Tinjauan Kebijakan Pemerintah terhadap Penguatan Pendidikan HAM di Jenjang Pendidikan Dasar

 

Implementasi Kurikulum Pendidikan HAM SD sangat bergantung pada dukungan dan alokasi sumber daya dari kebijakan pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Tinjauan ini bertujuan menganalisis kebijakan pemerintah (Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah) yang secara spesifik mendukung penguatan Pendidikan HAM di jenjang dasar.

 

Metode yang digunakan adalah analisis isi dokumen hukum dan kebijakan terkait pendidikan, kurikulum, dan perlindungan anak. Fokusnya adalah pada alokasi anggaran, mandat pelatihan guru, dan mekanisme pengawasan yang menjamin implementasi prinsip HAM di lingkungan sekolah.

 

Temuan menunjukkan bahwa secara mandat hukum, HAM sudah tertanam kuat (misalnya, Undang-Undang Perlindungan Anak dan kurikulum nasional). Namun, terdapat kesenjangan antara kebijakan tingkat atas yang kuat dan kebijakan operasional di tingkat sekolah yang lemah dan kurang terperinci.

 

Kesenjangan terbesar terletak pada alokasi anggaran yang tidak memadai untuk pelatihan guru khusus HAM dan pengembangan materi ajar yang adaptif. Penguatan HAM sering kali dianggap sebagai beban tambahan atau tanggung jawab sukarela, bukan investasi wajib dalam mutu pendidikan.

 

Pemerintah daerah memegang kunci dalam menjembatani gap ini. Perlu adanya Peraturan Daerah yang mengikat untuk memastikan setiap SD memiliki program, kegiatan, dan anggaran yang memadai untuk melaksanakan Kurikulum HAM secara efektif, bukan hanya di atas kertas.

 

Direkomendasikan agar pemerintah pusat menyusun Roadmap Pendidikan HAM yang terpadu dan terukur untuk jenjang SD. Roadmap ini harus mencakup standar minimum kompetensi guru HAM, alokasi anggaran yang spesifik, dan sistem monitoring berbasis indikator HAM yang jelas.

 

Author: Firstlyta Bulan Aulya Ahmad

Editor: Arika Rahmania

Sumber: AI