Telaah Kritis Dokumen Kurikulum SD: Sejauh Mana Pendidikan HAM Terserap?

 

 

Telaah kritis terhadap dokumen kurikulum resmi SD diperlukan untuk memverifikasi secara formal apakah mandat konstitusional dan komitmen negara terhadap Pendidikan HAM telah diterjemahkan dengan baik ke dalam pedoman pendidikan yang berlaku. Telaah ini sangat penting karena dokumen kurikulum bertindak sebagai blueprint yang menentukan apa yang diajarkan, kapan diajarkan, dan bagaimana capaian pembelajaran dinilai.

 

Objek dan fokus telaah ini mencakup berbagai komponen dokumen kurikulum, termasuk Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dan yang terbaru, Capaian Pembelajaran (CP) untuk jenjang SD. Analisis difokuskan pada unit-unit pembelajaran yang memiliki potensi kuat untuk memuat nilai-nilai HAM, seperti unit tentang keadilan sosial, hak anak, dan toleransi.

 

Kriteria penyerapan HAM ditetapkan berdasarkan frekuensi kemunculan istilah-istilah kunci seperti hak, kewajiban, kemanusiaan, perlindungan, dan kesetaraan, serta seberapa jelas frasa-frasa tersebut terintegrasi dalam tujuan pembelajaran. Skala penilaian digunakan untuk membedakan antara tujuan yang hanya menyebutkan nilai moral umum dan tujuan yang secara eksplisit menyebutkan prinsip-prinsip HAM.

 

Hasil kritis per bab atau unit menunjukkan adanya penyerapan yang tidak merata. Unit-unit yang membahas Pancasila dan norma-norma sosial memiliki penyerapan HAM yang tinggi. Namun, unit-unit yang berpotensi membahas hak-hak minoritas, Hak Partisipasi, atau isu HAM Lingkungan seringkali memiliki penyerapan yang lemah atau disajikan secara samar-samar.

 

Interpretasi kesenjangan menunjukkan bahwa penyerapan HAM yang kurang merata tersebut disebabkan oleh kecenderungan untuk memprioritaskan HAM yang bersifat normatif dan sudah familiar (Hak Pendidikan, Hak Hidup) dibandingkan HAM yang bersifat prosedural dan sensitif (Hak Berekspresi, Hak Perlindungan dari Disiplin Keras). Selain itu, terdapat kekhawatiran dari pembuat kurikulum untuk memasukkan isu-isu HAM yang dianggap terlalu "politis" bagi anak SD.

 

Sebagai saran pengembangan kurikulum, direkomendasikan agar dokumen kurikulum secara eksplisit memasukkan frasa yang berbasis HAM dalam setiap Capaian Pembelajaran yang relevan. Misalnya, bukan hanya “mampu bekerja sama,” tetapi “mampu bekerja sama dan menghormati hak setiap individu untuk berkontribusi.” Hal ini akan memaksa guru dan penulis buku teks untuk memperkuat konten HAM yang eksplisit.

 

Author: Firstlyta Bulan Aulya Ahmad
Editor: Arika Rahmania

Sumber: AI