Tantangan Guru Honorer Muncul Lagi di Hari Guru
Peringatan Hari Guru 2025 kembali memunculkan isu klasik yang belum terselesaikan: kesejahteraan dan status guru honorer. Meski berbagai regulasi telah dikeluarkan, para guru honorer di banyak daerah masih menghadapi ketidakpastian karier, upah minim, serta beban kerja yang tidak sebanding dengan hak yang diterima. “Setiap tahun keluhan yang sama terdengar. Ini bukan hanya soal gaji, tetapi soal martabat profesi,” ungkap forum guru honorer dalam pertemuan Hari Guru tahun ini.
Masalah guru honorer kini semakin kompleks, terutama karena kebutuhan guru di sekolah negeri masih belum sejalan dengan formasi ASN yang tersedia. Banyak guru honorer harus mengajar lebih dari satu jenjang, bahkan menggantikan peran administratif, tanpa tambahan kompensasi. Kondisi ini membuat sebagian guru merasa kelelahan secara fisik maupun emosional, sehingga memengaruhi kualitas pembelajaran.
Ahli kebijakan pendidikan dari Norwegia, Prof. Ingrid Aalstad (2024), menilai bahwa ketidakpastian status pendidik dapat berdampak langsung pada kualitas pengajaran. “Guru yang tidak mendapatkan kepastian profesional sulit membangun motivasi jangka panjang. Negara harus memastikan struktur karier yang adil dan transparan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa negara-negara dengan sistem guru yang kuat selalu menempatkan pendidik honorer sebagai prioritas reformasi awal.
Sementara itu, pakar tenaga kependidikan dari Swedia, Dr. Henrik Karlsson (2023), menekankan bahwa keberlanjutan pendidikan bergantung pada kesejahteraan guru. “Tidak ada sistem pendidikan yang stabil jika ribuan gurunya bekerja dalam kecemasan finansial. Pendekatan human-centered harus menjadi dasar kebijakan rekrutmen dan kesejahteraan pendidik,” jelasnya. Menurutnya, dukungan psikologis dan pelatihan berkelanjutan juga harus diberikan, bukan hanya status kerja.
Momentum Hari Guru 2025 menjadi pengingat keras bahwa kesejahteraan guru honorer tidak boleh hanya dibahas setiap tahun, tetapi harus diselesaikan melalui kebijakan yang tegas dan berkeadilan. Para pendidik berharap pemerintah mempercepat reformasi kepegawaian, meningkatkan insentif, dan memastikan sistem pendidikan menghargai kerja keras semua guru tanpa terkecuali. Dengan memberikan kejelasan status dan kesejahteraan yang layak, kualitas pendidikan nasional diyakini akan meningkat signifikan.
Penulis: Wasis Soeprapto
Ediotor: Arika Rahmania
Sumber: AI
