Tantangan dan Solusi Implementasi Kurikulum Pendidikan HAM di SD Pedesaan

 

Implementasi Kurikulum Pendidikan HAM di Sekolah Dasar (SD) pedesaan menghadapi serangkaian tantangan unik, termasuk keterbatasan sumber daya, hambatan geografis, isolasi informasi, dan pengaruh kuat faktor budaya lokal yang konservatif terhadap konsep HAM tertentu.

 

Metode penelitian yang efektif adalah studi kasus kualitatif di beberapa SD pedesaan. Fokus analisis mencakup tiga aspek: ketersediaan materi ajar, kapasitas pedagogis guru setempat, dan pengaruh nilai adat atau konservatif terhadap topik sensitif HAM seperti kesetaraan gender atau hak berekspresi.

 

Analisis ketersediaan sumber daya menunjukkan bahwa materi pengayaan HAM dan media interaktif seringkali terpusat di kota. Guru pedesaan kesulitan menyesuaikan materi yang berorientasi pada isu perkotaan (misalnya, hak atas transportasi publik) dengan konteks mereka (misalnya, hak atas air bersih).

 

Tantangan kapasitas guru sangat besar, sebab akses mereka ke pelatihan HAM spesifik terbatas. Selain itu, terdapat gesekan ketika konsep HAM (misalnya, Hak Partisipasi Anak) bertentangan dengan struktur otoritas lokal atau adat, membuat guru enggan mengajarkan konsep tersebut secara eksplisit.

 

Solusi berbasis komunitas sangat penting. Materi HAM perlu dimodifikasi agar relevan dengan kearifan lokal (misalnya, menghubungkan HAM dengan konsep gotong royong). Kemitraan dengan tokoh adat dan orang tua harus dibangun untuk menjamin bahwa prinsip universal HAM tidak dianggap sebagai nilai yang menggerus budaya.

 

Sebagai kesimpulan dan rekomendasi kebijakan, diperlukan kebijakan afirmatif yang memastikan pemerataan akses pelatihan HAM dan sumber daya ajar ke SD pedesaan. Diperlukan juga modul pelatihan HAM yang secara spesifik membahas strategi kontekstualisasi dan negosiasi budaya bagi guru pedesaan.

 

Author: Firstlyta Bulan Aulya Ahmad
Editor: Arika Rahmania

Sumber: AI