Peran Guru PPKn dalam Membangun Kesadaran Antikorupsi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tidak hanya mengajarkan hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga menjadi wadah strategis untuk menanamkan kesadaran antikorupsi pada siswa. Guru PPKn memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas sejak dini.

Prof. Maria Gonzalez, pakar pendidikan karakter dari University of Barcelona, Spanyol, pada 2025, menekankan, “Guru PPKn berfungsi sebagai teladan moral. Dengan mengaitkan materi kewarganegaraan dan nilai-nilai integritas dalam kegiatan belajar, siswa belajar memahami pentingnya kejujuran dan menolak perilaku curang sejak usia sekolah dasar hingga menengah.”

Dr. Lars Becker, ahli etika pendidikan dari University of Copenhagen, Denmark, menambahkan bahwa guru PPKn dapat menggunakan pendekatan interaktif untuk menumbuhkan kesadaran antikorupsi. “Diskusi kasus nyata, simulasi dilema etika, dan proyek kolaboratif membuat siswa belajar berpikir kritis dan memahami dampak negatif dari perilaku korup,” ujarnya.

Selain materi formal, guru PPKn juga menekankan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, seperti transparansi dalam penilaian, adil dalam memberi tugas, dan jujur dalam interaksi dengan siswa. Keteladanan ini membantu siswa meniru perilaku etis dan menginternalisasi nilai integritas.

Pendekatan humanistik dan partisipatif dalam pembelajaran PPKn memungkinkan siswa merasa dihargai dan memiliki tanggung jawab moral atas keputusan mereka sendiri. Hal ini menjadi langkah efektif dalam membangun kesadaran antikorupsi secara berkelanjutan.

Dengan peran guru PPKn yang konsisten menanamkan nilai integritas, sekolah dapat menjadi ruang pendidikan yang mendidik siswa tidak hanya cerdas akademik, tetapi juga bermoral tinggi. Generasi muda yang dibentuk melalui pendidikan antikorupsi ini diharapkan mampu menjadi warga negara yang beretika dan berintegritas di masa depan.

 

Author: Wasis Suprapto
Editor: Arika Rahmania
Sumber: AI