Mengajarkan Hak Atas Identitas Diri: Analisis Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan SD

 

Hak atas Identitas Diri (nama, kewarganegaraan, keluarga) adalah hak dasar anak yang penting untuk pembangunan jati diri, stabilitas psikologis, dan akses ke hak-hak lain (misalnya, Hak Pendidikan yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran). Analisis Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) SD ini bertujuan mengkaji pengajaran hak ini.

 

Fokus analisis adalah pada unit-unit PPKn yang membahas status sebagai warga negara Indonesia, pentingnya nama dan nama keluarga, serta keberadaan suku, ras, dan budaya daerah sebagai bagian dari identitas personal dan kolektif. Metode yang digunakan adalah analisis konten dokumen kurikulum dan buku teks.

 

Temuan menunjukkan bahwa kurikulum SD cukup kuat dalam mengajarkan aspek formal identitas (misalnya, pentingnya dokumen hukum seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga). Hal ini menjamin bahwa anak-anak memiliki bukti identitas yang diperlukan untuk mendapatkan hak-hak dasar yang lain.

 

Namun, terdapat kesenjangan dalam pengajaran aspek identitas budaya dan minoritas. Kurikulum kurang menyentuh secara mendalam hak anak untuk bangga dengan bahasa daerah, suku, atau bahkan orientasi keluarga yang berbeda, yang merupakan bagian esensial dari identitas diri.

 

Guru memegang peran krusial dalam mengkonfirmasi dan menghargai identitas setiap siswa di kelas. Guru perlu dilatih untuk menciptakan lingkungan yang inklusif di mana siswa merasa aman untuk mengekspresikan seluruh dimensi identitas mereka tanpa takut diejek atau didiskriminasi.

 

Direkomendasikan agar kurikulum PPKn diperkaya dengan materi yang tidak hanya mengajarkan identitas sebagai kewarganegaraan formal, tetapi juga sebagai konstruksi psikososial yang inklusif, menghargai setiap elemen identitas diri anak sebagai bagian dari hak mereka.

 

Author: Firstlyta Bulan Aulya Ahmad

Editor: Arika Rahmania

Sumber: AI