Legislasi dan Regulasi: Analisis Kepatuhan Perda dan Permendikbud dalam Implementasi Inklusi di Daerah

Sumber: Gemini AI

 

Kebijakan pendidikan inklusif memiliki landasan hukum kuat dari Undang-Undang hingga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud). Namun, analisis menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pemerintah daerah (Pemda) terhadap regulasi inklusi ini masih sangat bervariasi. Banyak daerah yang belum menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang mendukung kebijakan ini secara spesifik. Rendahnya kepatuhan berisiko menjadikan inklusi hanya sebagai kebijakan "di atas kertas".

 

Hasil analisis kepatuhan menunjukkan kurangnya tindak lanjut hukum terhadap sekolah-sekolah yang terbukti tidak menyediakan layanan inklusif yang memadai. Kurangnya sanksi yang tegas menyebabkan sekolah merasa tidak ada konsekuensi atas kelalaian dalam menyediakan fasilitas atau Guru Pendamping Khusus (GPK). Diperlukan mekanisme law enforcement yang kuat untuk memastikan bahwa setiap sekolah mematuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) inklusi. Kepatuhan hukum adalah pondasi dari hak pendidikan.

 

Analisis merekomendasikan agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendidikan (Kemendikbud) memperkuat koordinasi untuk mendorong Pemda mengesahkan Perda Inklusi. Perda ini harus mencakup alokasi anggaran khusus, sanksi pelanggaran, dan penetapan sekolah pelaksana yang jelas. Regulasi turunan di tingkat daerah sangat penting untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan konteks dan sumber daya lokal. Regulasi daerah memperkuat implementasi kebijakan pusat.

 

Pemerintah pusat harus melakukan audit hukum secara berkala terhadap Pemda dan sekolah inklusif, tidak hanya audit finansial. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dan prosedur layanan telah sesuai dengan mandat Permendikbud dan Perda yang berlaku. Sekolah yang terbukti melanggar hak SNBK harus dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional inklusi. Akuntabilitas hukum harus ditegakkan tanpa kompromi.

 

Kebijakan harus memperjelas jalur pengaduan hukum bagi orang tua SNBK yang merasa hak pendidikan anaknya dilanggar oleh sekolah atau Pemda. Penguatan regulasi dan penegakan hukum adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan inklusi tidak hanya menjadi aspirasi, tetapi menjadi kenyataan yang dijamin oleh negara. Regulasi yang kuat adalah perlindungan terbaik bagi siswa berkebutuhan khusus.

 

Author : Alifatul Hidayah

Editor  : Naela Zulianti Ashlah