Ketiadaan Sistem Rujukan Terpadu: ABK SD Sering Terlambat Mendapat Layanan Diagnostik
Sumber: Gemini
AI
Analisis kebijakan menunjukkan ketiadaan sistem rujukan terpadu (seamless
referral system) di tingkat daerah, yang menyebabkan Anak Berkebutuhan Khusus
(ABK) di jenjang SD sering terlambat mendapat layanan diagnostik dan intervensi
yang tepat. Proses identifikasi seringkali terhenti di tingkat sekolah, tanpa
adanya koneksi langsung ke layanan profesional kesehatan atau psikolog.
Sekolah dasar seringkali hanya dapat melakukan identifikasi awal
(screening), namun tidak memiliki wewenang atau jaringan untuk merujuk siswa ke
layanan diagnostik klinis yang akurat. Orang tua seringkali harus berjuang
mencari layanan diagnostik secara mandiri, yang memakan waktu, biaya, dan
menimbulkan kebingungan. Keterlambatan diagnosis berdampak fatal pada
efektivitas intervensi.
Analis kebijakan merekomendasikan kebijakan rujukan terpadu yang
mengintegrasikan SD inklusif dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas),
Dinas Kesehatan, dan Pusat Layanan Disabilitas. Puskesmas harus dilibatkan
dalam proses follow-up dan intervensi kesehatan terkait disabilitas anak usia
SD. Sistem rujukan harus dibuat sederhana dan otomatis.
Pemerintah perlu memberikan pelatihan kepada guru dan petugas Puskesmas
tentang prosedur rujukan dan kriteria identifikasi awal ABK. Sekolah juga harus
memiliki daftar kontak profesional (psikolog, terapis wicara, okupasi) yang
terakreditasi di wilayahnya. Kecepatan intervensi sangat menentukan
perkembangan ABK.
Ketiadaan sistem rujukan terpadu merupakan hambatan birokrasi yang merugikan ABK. Kebijakan harus memastikan bahwa ABK SD mendapatkan akses cepat ke layanan diagnostik dan intervensi, yang merupakan hak dasar mereka untuk mencapai potensi maksimal.
Author : Alifatul Hidayah
Editor
: Naela Zulianti Ashlah
