Evaluasi Implementasi IEP di SD: Formalitas Administratif Vs Kebutuhan Pembelajaran Individual
Sumber: Gemini
AI
Evaluasi mendalam terhadap implementasi Program Pendidikan Individual
(Individualized Education Program/IEP) di sekolah dasar (SD) inklusif
menunjukkan adanya kecenderungan formalisasi administratif. Banyak guru
melaporkan bahwa penyusunan dokumen IEP seringkali dilakukan hanya untuk
memenuhi persyaratan akreditasi atau laporan, tanpa benar-benar mencerminkan
kebutuhan pembelajaran individual ABK. Kualitas substansi IEP menjadi
dipertanyakan.
Tingginya beban administratif guru dan kurangnya pelatihan tentang cara
menyusun IEP yang efektif menjadi penyebab utama formalisasi ini. Guru kelas
seringkali tidak memiliki waktu untuk melakukan asesmen diagnostik yang
mendalam, yang seharusnya menjadi dasar penyusunan IEP. Akibatnya, IEP yang
disusun cenderung seragam dan tidak adaptif terhadap keragaman kebutuhan ABK
yang ada.
Analis kebijakan menekankan bahwa IEP adalah jantung dari pendidikan
inklusif, yang menjamin setiap ABK menerima layanan yang unik. Jika IEP hanya
formalitas, maka hak ABK untuk mendapatkan kurikulum yang dimodifikasi menjadi
terabaikan. Diperlukan kebijakan penyederhanaan format IEP, dengan penekanan
pada aspek praktik di kelas, bukan pada kelengkapan dokumen.
Pemerintah perlu memberikan pelatihan intensif dan praktis kepada guru
kelas dan GPK mengenai metodologi asesmen dan penyusunan IEP yang berfokus pada
hasil belajar. Selain itu, perlu dikembangkan platform digital terintegrasi
yang memudahkan guru dalam mendokumentasikan IEP secara efisien, mengurangi
beban tulis-menulis. Fokus harus kembali pada siswa, bukan pada kertas.
Formalisasi IEP adalah indikasi kegagalan sistem dalam mendukung guru
untuk menjalankan tugas inti pendidikan inklusif. Kebijakan harus memastikan
bahwa waktu dan energi guru SD dialokasikan untuk merancang dan melaksanakan
program yang benar-benar individual dan transformatif bagi ABK.
Author : Alifatul Hidayah
Editor
: Naela Zulianti Ashlah
