Anggaran Minim Hambat Akselerasi Pendidikan Inklusif di SD Daerah

Sumber: https://share.google/xAUsXTgwdBrARcelK

Analisis kebijakan menemukan bahwa alokasi anggaran daerah menjadi kendala terbesar dalam percepatan implementasi pendidikan inklusif di SD. Banyak pemerintah daerah (Pemda) belum mengalokasikan dana khusus yang memadai untuk kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus (SNBK). Keterbatasan dana ini berdampak langsung pada pengadaan fasilitas dan rekrutmen tenaga profesional. Sekolah inklusif seringkali harus mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler yang seharusnya dialokasikan untuk semua siswa. Situasi ini menciptakan beban finansial yang tidak seimbang pada sekolah pelaksana inklusi.

Kekurangan anggaran ini menyebabkan minimnya pelatihan khusus bagi guru-guru di daerah. Pelatihan yang seharusnya intensif dan berjenjang seringkali dibatasi durasi atau jumlah pesertanya. Guru kelas reguler terpaksa belajar secara otodidak atau minim panduan dalam menangani keragaman SNBK. Dampaknya adalah kualitas layanan pendidikan yang diberikan menjadi tidak optimal dan tidak sesuai standar. Pemerintah pusat didorong untuk memberikan insentif anggaran kepada Pemda yang berkomitmen serius terhadap program inklusif.

Peralatan dan media pembelajaran adaptif juga menjadi korban utama dari keterbatasan dana ini. Sekolah tidak mampu membeli alat bantu dengar, buku braille, atau perangkat lunak khusus yang dibutuhkan SNBK. Hal ini menghambat kemampuan siswa untuk mengikuti pelajaran dan mencapai potensi akademik mereka. Keterbatasan sumber daya ini akhirnya memengaruhi motivasi guru dan siswa dalam menjalankan proses pembelajaran inklusif. Pengadaan kolektif alat bantu di tingkat kabupaten/kota bisa menjadi solusi sementara yang efisien.

Analisis merekomendasikan pembentukan pos anggaran spesifik dalam APBD untuk layanan pendidikan inklusif di jenjang SD. Pos anggaran ini harus memiliki peruntukan yang jelas, meliputi gaji Guru Pendamping Khusus (GPK) dan pemeliharaan sarana prasarana inklusif. Pemda perlu didorong untuk mengidentifikasi sumber pendapatan lain yang bisa dialokasikan untuk program ini. Transparansi penggunaan dana inklusif juga harus ditingkatkan untuk menghindari penyalahgunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Selain anggaran daerah, peran dana dari pusat (APBN) juga perlu diperkuat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmatif. DAK ini harus diprioritaskan untuk sekolah-sekolah di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang memiliki tantangan fiskal paling besar. Kebijakan ini diharapkan mampu menutupi kesenjangan sumber daya antara sekolah di Jawa dan luar Jawa. Peningkatan investasi pada pendidikan inklusif adalah investasi jangka panjang untuk pembangunan sumber daya manusia yang adil.

Author : Alifatul Hidayah

Editor  : Naela Zulianti Ashlah