Analisis Mekanisme Pengaduan dan Resolusi Konflik di Sekolah Inklusif SD

Sumber:Gemini AI

Keberadaan mekanisme pengaduan dan resolusi konflik yang jelas adalah prasyarat penting untuk menjamin hak-hak siswa berkebutuhan khusus (SNBK) di SD. Analisis kebijakan menemukan bahwa banyak sekolah inklusif belum memiliki prosedur formal, transparan, dan mudah diakses untuk menerima keluhan. Keluhan yang sering muncul berkaitan dengan bullying, layanan yang tidak memadai, atau diskriminasi dari staf sekolah. Sekolah harus menyediakan lingkungan yang memungkinkan feedback tanpa rasa takut. Saluran pengaduan yang resmi menjamin akuntabilitas sekolah.

Ketiadaan prosedur formal ini seringkali membuat orang tua SNBK bingung dan frustrasi ketika masalah terjadi dan tidak ada solusi yang jelas. Konflik kecil berpotensi membesar karena tidak ada pihak ketiga yang netral untuk memediasi permasalahan. Analisis menekankan bahwa sistem pengaduan harus menjamin kerahasiaan pelapor dan menindaklanjuti setiap keluhan dengan serius. Sekolah harus menunjuk seorang petugas atau tim khusus yang bertanggung jawab atas mekanisme ini. Penanganan yang cepat dan adil adalah kunci.

Rekomendasi kebijakan adalah mewajibkan setiap SD inklusif untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengaduan dan resolusi konflik. SOP ini harus memuat alur yang jelas, tenggat waktu penanganan, dan sanksi yang adil jika terbukti terjadi pelanggaran. Prosedur ini harus melibatkan Kepala Sekolah, Guru Pendamping Khusus (GPK), dan perwakilan orang tua. Sekolah juga harus mempublikasikan SOP ini secara luas melalui media cetak dan digital. Transparansi prosedur akan membangun kepercayaan.

Pelatihan mediator sekolah juga sangat diperlukan untuk memperkuat kemampuan sekolah dalam menyelesaikan perselisihan secara konstruktif. Staf sekolah yang ditunjuk harus dilatih keterampilan komunikasi non-kekerasan dan resolusi masalah. Tujuan utama resolusi konflik adalah memulihkan hubungan dan memastikan hak belajar SNBK tidak terganggu. Pendekatan restoratif harus lebih diutamakan daripada hukuman. Keterampilan mediasi adalah keharusan bagi staf sekolah inklusif.

Pemerintah daerah perlu melakukan audit rutin terhadap mekanisme pengaduan sekolah untuk memastikan kepatuhan dan efektivitasnya. Mekanisme pengaduan yang berfungsi baik bukan hanya melindungi SNBK, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap program inklusi. Keberadaan prosedur yang kuat adalah bukti keseriusan sekolah dalam menjamin lingkungan belajar yang adil dan aman. Perlindungan hukum dan prosedural bagi SNBK harus diutamakan.

Author : Alifatul Hidayah

Editor  : Naela Zulianti Ashlah