Polemik Penghapusan Zonasi Sekolah di Indonesia: Tantangan dan Peluang untuk Pendidikan yang Merata

Sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) dekat dengan tempat tinggal memungkinkan siswa bersekolah dengan bersepeda, jalan kaki untuk menghemat waktu dan biaya.

Akhir-akhir ini, pernyataan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabumi Raka, mengenai rencana penghapusan sistem zonasi sekolah telah memicu perdebatan hangat di masyarakat. Isu ini sangat relevan dan penting untuk dibahas, mengingat dampaknya yang luas terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Di satu sisi, ada orang tua yang merasa bahwa zonasi menyingkirkan siswa berprestasi demi memberikan kesempatan kepada siswa dengan nilai pas-pasan di sekolah favorit. Di sisi lain, ada juga orang tua yang mendukung zonasi karena memberikan akses yang lebih dekat ke sekolah bagi anak-anak mereka. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi dampak, prospek, dan perspektif yang perlu diperhatikan dalam diskusi mengenai penghapusan zonasi sekolah.

Latar belakang isu ini berakar dari ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem pendidikan yang ada. Faktor-faktor yang menyebabkan tren ini muncul antara lain minimnya sekolah dengan fasilitas memadai dan guru yang berkualitas, terutama di kota-kota besar. Banyak orang tua yang merasa terpaksa memanipulasi data alamat agar anak mereka diterima di sekolah favorit. Akibatnya, muncul dampak negatif seperti ketidakadilan akses pendidikan dan meningkatnya kecemasan di kalangan orang tua. Namun, ada juga dampak positif dari zonasi, yakni memaksa sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan demi menarik minat siswa.

Dampak dari isu ini mencakup berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, dan politik. Secara sosial, ketegangan antara orang tua yang mendukung dan menolak zonasi dapat menciptakan polarisasi dalam masyarakat. Secara ekonomi, penghapusan zonasi dapat meningkatkan biaya transportasi bagi siswa yang harus berpindah sekolah jauh dari rumah. Dari perspektif politik, keputusan untuk menghapus zonasi dapat mempengaruhi kebijakan pendidikan di masa depan dan menciptakan peluang bagi perubahan struktural dalam sistem pendidikan nasional. Sebagai contoh konkret, ada banyak siswa yang terpaksa menghabiskan waktu dan biaya lebih untuk mencapai sekolah yang jauh jika zonasi dihapuskan.

Dalam menghadapi polemik ini, ada beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan. Salah satunya adalah mempertahankan kebijakan zonasi tetapi mengubah kuota penerimaan siswa dari 50% menjadi 35%. Kuota sisanya dapat diisi oleh siswa dari luar zonasi berdasarkan prestasi akademik, prestasi non akademik dan afirmasi. Langkah ini akan menciptakan keseimbangan antara memberikan akses kepada siswa di sekitar sekolah dan memberi kesempatan kepada siswa berprestasi dari luar zona. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas sekolah-sekolah di daerah dengan menyediakan fasilitas yang memadai dan melatih guru untuk memberikan pendidikan yang menarik.

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah pentingnya pendekatan yang bijak dalam mengambil keputusan terkait penghapusan zonasi. Tindakan yang harus diambil termasuk memperhatikan aspirasi orang tua dan siswa, serta memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang adil terhadap pendidikan berkualitas. Harapan kita adalah terciptanya sistem pendidikan yang tidak hanya merata, tetapi juga mampu memenuhi potensi setiap siswa tanpa memandang latar belakang mereka. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat menciptakan masa depan pendidikan yang lebih baik di Indonesia.

 

Penulis: Dewi Komalasari