Linieritas PGSD: Kebijakan Baru, Peluang Baru, atau Polemik Tanpa Akhir?

Dinamika Pendidikan tidak pernah lepas dengan isu-isu perkembangannya. Baik yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, kebijakan, maupun pendidiknya.  Salah satu isu yang kemudian direspon pemerintah adalah tentang linieritas pendidik. Pro dan kontra mengenai kebijakan linieritas pendidik yang tertera dalam program PPG (Pendidikan Profesi Guru) yang telah dilaksanakan dari beberapa dekade lalu menjadi topik hangat untuk diulas kembali. 

Secara umum program PPG ini dirancang untuk melahirkan pendidik profesional yang relevan dengan zaman. Sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 3 yaitu calon guru akan memiliki keahlian dan kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  Program PPG dibagi menjadi dua yakni PPG dalam jabatan (untuk guru yang sudah mengajar) dan PPG prajabatan (untuk lulusan S1 Pendidikan yang belum menjadi guru). 

Pelaksanaan program PPG ini juga terus dievaluasi oleh pemerintah agar tidak tumpang tindah dan juga benar-benar menjadi sebuah solusi. Hingga muncul sebuah kebijakan baru dalam PPG yakni linieritas bidang studi atau jurusan PGSD/PGMI (Pendidikan Guru Sekolah Dasar/Pendidikan Guru Madrasah

Ibtidaiyah) yang posisinya dapat diisi oleh jurusan pendidikan lain untuk menjadi guru kelas di Sekolah Dasar. Sebagaimana yang diketahui skema PPG ini telah di atur dalam Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024. Tentunya kebijakan ini memicu perdebatan panas di kalangan pendidik, akademisi dan juga masyarakat. 

Peluang Baru Dunia Pendidikan

Disampaikan oleh Ibu Nunuk Suryani, Dirjen GTK Kemendikbud pada laman Instgaram pribadinya yang pada 13 November 2024 lalu bahwa kebijakan linieritas PGSD ini merupakan peluang baru untuk dunia pendidikan. Beliau menuturkan di Indonesia banyak kekosongan guru kelas yang belum mampu dipenuhi oleh lulusan PGSD/PGMI sehingga dibuka peluang untuk jurusan non PGSD/PGMI untuk dapat menutup kekurangan tersebut. Salah satu argumen yang mendukung kebijakan ini adalah terbukanya akses secara luas bagi berbagai jurusan untuk menjadi guru kelas di Sekolah Dasar.  Dalam konteks ini memang di kota-kota besar sangat jarang ditemui, biasanya di daerah terpencil, sehingga kebijakan ini dianggap sebagai salah satu solusinya. Tentunya hal ini memberikan peluang bagi individu dengan latar belakang pendidikan yang berbeda untuk dapat ikut berkontribusi dalam memajukan pendidikan dan juga memperkaya pengalaman dan prespektif yang akan dibawa ke dalam ruang kelas. 

Sebagai contoh, lulusan jurusan ilmu sosial atau bahasa memiliki potensi untuk memperkenalkan pendekatan yang berbeda dalam pembelajaran di sekolah dasar. Mereka dapat membawa pengetahuan tentang masyarakat, budaya, dan bahasa yang lebih luas, yang dapat memberikan wawasan baru kepada siswa. Ini sejalan dengan tujuan pendidikan untuk mengembangkan karakter dan keterampilan yang lebih beragam. Hal ini juga selaras dengan konsep bahwa sebuah ilmu tidak dapat berdiri sendiri. Di mana ilmu pengetahuan pada dasarnya saling terhubung. Kolaborasi lintas disiplin ilmu dan integrasi berbagai perspektif adalah kunci untuk memahami dan memecahkan tantangan-tantangan di dunia ini.

Tantangan Profesionalisme Guru

Di sisi lainnya, kebijakan linieritas ini mendapat kecaman yang begitu hebat terutama dari para lulusan PGSD/PGMI. Bahkan ada yang membuat sebuah akun di platform Tik Tok, yang dikhususkan untuk mengecam kebijakan tersebut. Akun tersebut yakni @perjuanganpgsd yang membuat sebuah pernyataan menohok di akunnya dengan hastag PGSD tersingkir karena Nunuk. Memiliki 1.849 pengikut dan jutaan viewer pada konten-kontennya tentu menjadi provokasi terang-terangan di media sosial. Sebagian besar merasa bahwa kebijakan tersebut akan merugikan lulusan PGSD/PGMI, karena harus bersaing dengan berbagai jurusan lain. Padahal masih banyak sekali lulusan PGSD/PGMI yang masih belum terserap. 

Mereka beranggapan bahwa bahwa linieritas ini dapat mengurangi standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jurusan PGSD dan PGMI dirancang khusus untuk mempersiapkan lulusan dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di sekolah dasar. Kurikulum dan pengajaran di jurusan ini tidak hanya fokus pada materi pelajaran, tetapi juga pada metodologi pengajaran yang efektif untuk anak-anak usia dini.

Lulusan dari jurusan lain yang tidak memiliki dasar pedagogis yang kuat mungkin kesulitan beradaptasi dengan tantangan yang dihadapi dalam mengajar di sekolah dasar. Selain itu, meskipun PPG dapat membantu mereka mendapatkan keterampilan mengajar, pengalaman praktis dalam mengelola kelas, memahami perkembangan anak, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif tetap memerlukan waktu dan pembelajaran lebih lanjut. 

Kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan terkait dengan keberlanjutan kualitas pendidikan di sekolah dasar. Guru yang terlatih secara linier dengan jurusan tertentu diharapkan dapat menguasai metode pengajaran yang tepat untuk anak-anak. Jika kualitas guru menurun, dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa di tingkat dasar, yang merupakan fondasi penting bagi pendidikan lanjutannya.

Polemik Tanpa Akhir

Polemik mengenai linieritas PGSD semakin memanas karena tidak ada jalan tengah yang jelas di antara pro dan kontra. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap sebagai langkah progresif yang membuka peluang lebih luas untuk meningkatkan jumlah guru yang berkualitas. Di sisi lain, banyak yang berpendapat bahwa kebijakan ini justru mengancam kualitas pendidikan dengan mengorbankan profesionalisme guru yang seharusnya memiliki kompetensi khusus.

Penting untuk diingat bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh jumlah guru, tetapi juga oleh kompetensi dan kualitas pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Oleh karena itu, jika kebijakan linieritas ini diterapkan tanpa memperhatikan kesiapan dan pelatihan yang cukup untuk para calon guru, maka dampaknya bisa berbalik merugikan.

Kesimpulan

Linieritas PGSD, melalui kebijakan PPG yang memperbolehkan lulusan jurusan lain menjadi guru kelas SD, membuka peluang baru yang cukup menarik. Namun, peluang ini juga membawa polemik panjang terkait dengan kualitas dan profesionalisme guru. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan guru, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan tidak terkorbankan. Penerapan kebijakan ini harus disertai dengan pelatihan yang memadai, serta pemantauan yang ketat untuk menjaga standar kualitas guru di tingkat dasar.  

             

Referensi

Akun Instagram Ibu Nunuk Suryani @nunuksuryani

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). ”Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk Meningkatkan Kualitas Guru.” dalam https://ppg.kemdikbud.go.id/ 

Rostiani, Reni, Nur’aeni. (2024). ” Nasib Guru Lulusan PGSD Diterpa Linieritas PPG Model Baru, Adilkah? Dirjen GTK: Sudah Kita Sempurnakan” dalam klikpendidikan.id

Siahaan, H. (2023). "Kebijakan Linieritas PGSD: Dampak pada Kualitas Guru dan Pendidikan Dasar." Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, 17(3), 45-58.

Simanungkalit, R. (2024). "Profesionalisme Guru di Era Linieritas PGSD." Media Pendidikan Indonesia, 22 (4), 12-17.

 

Penulis: Tuti Marlina (Mahasiswa aktif S3 Pendidikan Dasar UNESA, Dosen PGMI Institut Al Fithrah Surabaya)

Sumber Gambar: iStock