Analisis Anggaran Pendidikan untuk Program Kesehatan Siswa
Alokasi anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD sering kali masih didominasi oleh pembangunan infrastruktur fisik dan gaji pegawai, namun sangat minim untuk program kesehatan dan gizi siswa. Sebagai akademisi, kita perlu melakukan analisis kritis sejauh mana dana pendidikan telah dialokasikan secara proporsional untuk mendukung kesiapan fisik siswa dalam belajar. Investasi pada gedung sekolah yang megah akan menjadi sia-sia jika siswa yang belajar di dalamnya mengalami stunting dan tidak mampu berkonsentrasi karena lapar. Perlu ada reorientasi anggaran yang lebih berani untuk memastikan bahwa kesehatan dan gizi adalah komponen intrinsik dari standar pelayanan minimal (SPM) di setiap sekolah dasar. Anggaran pendidikan harus dipandang sebagai investasi holistik yang mencakup perlindungan terhadap perkembangan otak anak melalui pemenuhan nutrisi esensial.
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi kepala sekolah untuk membiayai program kesehatan preventif, seperti pemeriksaan kesehatan berkala dan penyediaan makanan tambahan. Saat ini, banyak kepala sekolah yang ragu menggunakan dana BOS untuk urusan gizi karena aturan administratif yang kaku dan kekhawatiran akan temuan audit keuangan. Pemerintah perlu menyusun panduan penggunaan anggaran yang jelas dan aman yang memungkinkan sekolah berinvestasi pada kualitas gizi siswanya tanpa ketakutan birokratis. Selain itu, sinkronisasi anggaran antara sektor pendidikan dan kesehatan di tingkat kabupaten/kota harus diperkuat untuk menghindari pemborosan dan tumpang tindih program. Anggaran yang efektif adalah anggaran yang mampu memberikan dampak langsung pada perbaikan status gizi siswa di kelas.
Pakar keuangan publik, Dr. Faisal Basri, berargumen bahwa "Efisiensi anggaran pendidikan diukur dari kemampuannya menghasilkan manusia yang produktif, yang mustahil tercapai tanpa jaminan kesehatan dan gizi yang kuat di masa sekolah." Beliau menekankan bahwa pemotongan atau pengabaian anggaran kesehatan siswa adalah bentuk kerugian ekonomi jangka panjang yang akan membebani negara di masa depan. Kita perlu mendorong adanya audit kinerja yang tidak hanya melihat serapan anggaran, tetapi juga melihat dampak kesehatan dan gizi sebagai indikator keberhasilan penggunaan dana pendidikan. Transparansi anggaran di tingkat sekolah juga penting agar orang tua dan masyarakat dapat ikut serta mengawasi dan mendukung program gizi secara swadaya. Anggaran adalah instrumen politik yang paling nyata untuk menunjukkan keberpihakan negara pada masa depan kesehatan anak-anaknya.
Selain dana pemerintah, sekolah harus didorong untuk melakukan inovasi pendanaan melalui kemitraan dengan sektor swasta atau program filantropi yang fokus pada isu gizi anak. Dana sosial dari masyarakat dapat diarahkan untuk membangun dapur sekolah yang higienis atau menyediakan subsidi makan siang bagi siswa dari keluarga prasejahtera. Kreativitas kepala sekolah dalam mencari sumber pendanaan alternatif tanpa melanggar aturan akan sangat menentukan keberhasilan program gizi di lembaganya. Pemerintah pusat juga dapat memberikan insentif berupa tambahan dana alokasi khusus (DAK) bagi sekolah-sekolah yang berprestasi dalam menurunkan angka malnutrisi di lingkungannya. Anggaran kesehatan di sekolah bukan merupakan beban, melainkan premi asuransi untuk menjamin kualitas SDM Indonesia di masa mendatang.
Editor: Alvina Fiqhiyah Ardita
