Akankah Menteri Baru Berarti Kurikulum Baru? Menakar Konsistensi Kebijakan Pendidikan Indonesia

Usai Kabinet Merah Putih dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, komposisi kabinet mengalami perubahan. Salah satu perubahan besar yang dilakukan adalah pemecahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi tiga kementerian terpisah. Sebelumnya, seluruh urusan pendidikan dan kebudayaan berada di bawah satu kementerian yang dipimpin oleh seorang menteri. Kini, dengan kebijakan baru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan berdiri sebagai lembaga terpisah dengan fokus yang lebih spesifik pada masing-masing bidang.

Tujuan dari pemecahan kementerian ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam pengelolaan sektor pendidikan dan kebudayaan. Dengan adanya tiga kementerian yang mengelola area yang lebih terperinci, diharapkan setiap aspek pendidikan dapat ditangani dengan lebih fokus dan mendalam. Masing-masing kementerian diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal, menjawab tantangan yang semakin kompleks di dunia pendidikan dan teknologi.

Namun, perubahan ini tidak lepas dari beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian kalangan menyambut baik langkah ini, berharap bahwa pemecahan kementerian akan membawa dampak positif bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Di sisi lain, ada juga yang meragukan efektivitasnya, mengingat struktur pemerintahan yang lebih kompleks dapat menambah birokrasi dan memperlambat pengambilan keputusan. Meski begitu, harapan utama yang muncul dari berbagai lapisan masyarakat adalah peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan pembagian tugas yang lebih terfokus dan dikelola oleh tiga kementerian, diharapkan dunia pendidikan Indonesia dapat berkembang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan zaman.

Akhir-akhir ini, perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia menjadi topik hangat yang santer diberitakan, khususnya yang terkait dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengungkapkan bahwa pihaknya masih terus mengkaji berbagai opsi kurikulum yang akan diterapkan di tanah air. Meskipun belum ada keputusan final mengenai perubahan tersebut, berbagai diskusi dan kajian terus dilakukan untuk menentukan model kurikulum yang paling sesuai dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia. Beberapa media juga memberitakan bahwa perubahan ini tidak hanya terkait dengan pergantian nama kurikulum, tetapi juga dengan struktur dan pendekatan yang lebih relevan dengan tantangan zaman. Salah satu konsep yang sempat dilontarkan oleh Menteri Abdul Mu'ti adalah penerapan model deep learning atau pembelajaran mendalam. Gagasan ini bertujuan untuk mendorong siswa tidak hanya menguasai materi secara teori, tetapi juga untuk lebih memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan pengetahuan secara lebih mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran mendalam ini diharapkan dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah pada siswa, yang menjadi keterampilan penting di era digital dan globalisasi.

Apapun bentuk kebijakan yang diambil oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), baik itu perubahan kurikulum, pergantian nama, ataukah hanya perubahan pendekatan dalam pembelajaran, tujuan utamanya tetaplah sama, yaitu untuk keberhasilan anak didik di masa depan. Setiap perubahan yang dirancang dalam sistem pendidikan harus dilihat sebagai langkah untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kemampuan anak-anak Indonesia, agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi bangsa yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan global. Dengan pendekatan yang lebih tepat dan relevan, pendidikan diharapkan dapat membekali siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di dunia yang terus berkembang.

Terlepas dari hiruk-pikuk berita mengenai perubahan kurikulum yang masih memunculkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat, seolah ada sebuah persoalan besar dalam dunia pendidikan terkait kebijakan ini. Setiap kali terjadi pergantian menteri, sering kali diikuti dengan perubahan kurikulum, yang menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan di berbagai pihak, terutama para pendidik dan orang tua. Pemberlakuan Kurikulum 2013, yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah, sebenarnya belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, bahkan banyak sekolah yang belum sepenuhnya "move on" dari transisi tersebut. Banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, seperti kesiapan guru, keterbatasan sumber daya, dan perbedaan kesiapan antar daerah.

Kemudian, kurikulum Merdeka diperkenalkan dengan harapan untuk membawa pembaruan dan lebih mendekatkan pembelajaran dengan kebutuhan siswa serta perkembangan zaman. Namun, meski kurikulum ini masih diterapkan, keberhasilannya juga belum sepenuhnya dirasakan di seluruh lapisan pendidikan. Kini, muncul wacana mengenai perubahan kurikulum lagi, yang semakin memperburuk kegelisahan di kalangan pendidik, siswa, dan orang tua. Pergantian kurikulum yang begitu cepat menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan arah kebijakan pendidikan di Indonesia. Hal ini menuntut perhatian serius, karena setiap perubahan kurikulum seharusnya tidak hanya tentang ganti nama atau struktur, tetapi juga tentang bagaimana perubahan tersebut benar-benar dapat memberikan dampak positif yang nyata terhadap kualitas pendidikan dan kesiapan generasi masa depan.

Meskipun demikian, tidak semua perubahan kurikulum berkonotasi negatif. Perubahan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan tentu memiliki potensi yang besar untuk membawa dampak positif, asalkan perubahan tersebut bersifat realistis dan berlandaskan pada nilai akademis yang kuat. Perubahan kurikulum yang dirancang dengan baik dan didukung oleh kajian mendalam bisa menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan pendidikan yang terus berkembang. Dengan memperhatikan kebutuhan siswa, perkembangan teknologi, dan tuntutan dunia kerja, kurikulum baru dapat lebih relevan dan efektif dalam mempersiapkan generasi masa depan.

Namun, agar perubahan tersebut berhasil, penting bagi pemerintah, sekolah, dan para pendidik untuk bekerja sama dalam merancang serta mengimplementasikannya secara konsisten. Perubahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip akademis yang solid, seperti pengembangan keterampilan kritis, kreatif, dan kolaboratif, akan memberikan nilai tambah yang signifikan dalam pendidikan. Selain itu, perubahan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan sumber daya, baik dari segi infrastruktur, pelatihan guru, maupun aksesibilitas bagi seluruh daerah. 

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mu’ti, akhirnya memberikan penjelasan terkait kegelisahan yang berkembang di masyarakat mengenai rencana perubahan kurikulum yang sedang menjadi sorotan publik. Dalam sebuah kesempatan, beliau menegaskan bahwa deep learning yang sempat disinggung bukanlah sebuah kurikulum baru, melainkan sebuah pendekatan atau metode pembelajaran yang lebih mendalam. Menurutnya, deep learning berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah, yang memungkinkan siswa untuk memahami materi secara lebih mendalam dan aplikatif. Penjelasan ini bertujuan untuk meredakan kekhawatiran masyarakat yang menganggap bahwa pendekatan tersebut akan menggantikan kurikulum yang ada.

Prof. Abdul Mu’ti juga mengungkapkan bahwa pihaknya masih dalam tahap kajian mendalam mengenai berbagai aspek terkait kurikulum, termasuk materi pelajaran dan pembobotan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia pendidikan. Meskipun ada wacana untuk melakukan perubahan kurikulum, beliau menegaskan bahwa perubahan tersebut tidak akan dilaksanakan di tengah tahun ajaran yang sedang berjalan. Langkah ini diambil agar proses belajar mengajar tetap berjalan lancar tanpa menimbulkan kebingungannya bagi siswa dan guru. Selain itu, beliau juga menuturkan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan untuk melakukan kajian ulang terhadap beberapa kebijakan lainnya, seperti pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang sudah menjadi topik diskusi panjang di kalangan pendidik, serta sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diharapkan dapat lebih efektif dan adil dalam pemerataan pendidikan.

Di tengah ketidakpastian yang cukup menyedot perhatian masyarakat, terutama bagi mereka yang terlibat langsung dengan dunia pendidikan, dalam tulisan ini imajinasi penulis berusaha memposisikan diri sebagai pihak yang menginginkan kebaikan dan keberhasilan bagi pendidikan di masa depan, terkait dengan gonjang-ganjing pergantian menteri dan perubahan kurikulum. Beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah terkait dengan hingar-bingar perubahan kurikulum, terutama ketika Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melontarkan pernyataan mengenai evaluasi kurikulum dan pengembangan program lainnya di ranah Pendidikan.

Pertama, kurikulum tidak berubah, tetapi pendekatan pembelajarannya saja yang berubah berupa deep learning. Jika pemerintah memilih untuk fokus pada perubahan pendekatan ini, maka hal tersebut dapat menjadi sebuah inovasi penting dalam dunia pendidikan. Pendekatan yang lebih mendalam dan berfokus pada keterampilan berpikir kritis dan kreatif ini akan memberikan dampak positif bagi siswa dalam memahami materi secara lebih komprehensif. Dalam hal ini, guru memiliki peran yang sangat krusial. Mereka harus mampu menindaklanjuti perubahan pendekatan pembelajaran ini dalam setiap mata pelajaran yang mereka ajarkan.

Guru seharusnya tidak hanya bertindak sebagai pengajar yang menyampaikan materi secara konvensional, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk aktif berpikir dan berinovasi. Oleh karena itu, guru perlu terus mengembangkan inovasi dalam memilih model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan ini. Salah satu cara untuk mendukung perubahan tersebut adalah dengan menerapkan deep learning, sebuah pendekatan yang mengutamakan pemahaman mendalam terhadap materi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan pendekatan ini, siswa diharapkan tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga dapat menghubungkan konsep-konsep yang dipelajari dengan pengalaman nyata dan menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih kreatif.

Implementasi deep learning dalam pembelajaran memerlukan persiapan yang matang dari pihak guru, seperti pelatihan yang memadai, penguasaan teknologi pembelajaran, serta kemampuan untuk menyesuaikan metode dengan kebutuhan siswa. 

Kedua, pemerintah dapat memilih untuk mengubah nama kurikulum tanpa mengubah substansi dari Kurikulum Merdeka itu sendiri. Jika opsi ini yang diambil, maka struktur dan inti dari Kurikulum Merdeka tetap dipertahankan, namun dengan nama baru yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Nama baru ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketidaknyamanan atau "phobia" yang muncul akibat penggunaan nama Kurikulum Merdeka yang dianggap kontroversial atau tidak populer. Dengan mengganti nama tersebut, diharapkan akan tercipta persepsi positif dan suasana yang lebih menyenangkan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk guru, siswa, dan orang tua.

Perubahan nama ini memungkinkan untuk memberikan kesan segar tanpa mengubah substansi dan tujuan dari kurikulum itu sendiri. Hal ini penting karena seringkali nama suatu kebijakan atau program dapat mempengaruhi persepsi publik, meskipun isi atau tujuan dari kebijakan tersebut tetap sama. Jika perubahan hanya dilakukan pada beberapa elemen yang tidak mengubah inti pemberlakuan Kurikulum Merdeka, maka masyarakat bisa lebih menerima dan beradaptasi dengan kebijakan pendidikan yang ada, tanpa merasa terlalu terbebani dengan perbedaan nama atau istilah yang baru. Pendekatan ini akan mempermudah proses transisi dan memungkinkan penerapan kurikulum secara lebih efektif, sekaligus menjaga stabilitas dalam dunia pendidikan.

Ketiga, pemerintah dapat memilih untuk mempertahankan kurikulum yang ada tanpa perubahan signifikan, tetapi fokus pada perubahan program pendidikan di tingkat sekolah. Jika alternatif ini yang dipilih, maka pemerintah tetap menggunakan nama dan struktur kurikulum yang ada, namun akan ada berbagai program yang mengalami perubahan, meskipun tidak terkait langsung dengan ranah kurikulum itu sendiri. Misalnya, pemerintah akan melakukan perbaikan dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN), sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), serta kebijakan lainnya yang mendukung pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran.

Selain itu, pilihan ini juga membuka peluang untuk menambahkan keterampilan baru yang mendukung capaian kompetensi abad 21, seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital. Program-program ini dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran sehari-hari, tanpa mengubah kurikulum inti yang sudah ada. Dengan penekanan pada keterampilan abad 21, siswa akan lebih siap menghadapi tantangan dunia yang terus berkembang, sekaligus memastikan bahwa pendidikan yang diberikan relevan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Pendekatan ini memungkinkan perubahan yang signifikan dalam kualitas pendidikan, meskipun struktur kurikulum tetap dipertahankan.

Keempat, perubahan kurikulum secara total. Jika pemerintah memilih untuk mengubah sepenuhnya Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum baru, berarti perubahan ini akan melibatkan penyusunan kurikulum yang benar-benar berbeda dari yang sudah ada. Asumsinya, pemerintah telah melakukan kajian mendalam mengenai berbagai faktor yang mendasari keputusan tersebut, seperti kesesuaian dengan perkembangan zaman, karakteristik siswa yang terus berubah, serta aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Kajian ini tentu bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum baru dapat lebih relevan dan mampu menjawab tantangan pendidikan di masa depan.

Harapannya, perubahan kurikulum yang baru ini tidak hanya menggantikan kurikulum sebelumnya, tetapi juga menjadi edisi perbaikan yang lebih komprehensif, dengan memperhatikan kemajuan teknologi, tuntutan keterampilan abad 21, serta kebutuhan pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif. Dengan kurikulum yang baru, diharapkan sistem pendidikan Indonesia bisa lebih efektif dalam membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global. Tentunya, perubahan ini harus dilakukan dengan hati-hati, melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak, dan memastikan bahwa transisi ke kurikulum baru dapat berjalan dengan lancar tanpa mengganggu proses belajar mengajar yang sedang berlangsung.

Apapun opsi yang dipilih oleh pemerintah, baik itu mempertahankan kurikulum yang ada, melakukan perubahan pada pendekatan pembelajaran, mengganti nama kurikulum, maupun melakukan perubahan total pada kurikulum, semua kebijakan tersebut pada akhirnya bertujuan untuk kebaikan dan keberhasilan pendidikan. Tujuan utama dari setiap perubahan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memastikan bahwa pendidikan mampu memberikan bekal yang cukup bagi generasi penerus untuk menghadapi tantangan masa depan. Lebih dari itu, melalui sistem pendidikan yang lebih baik, siswa diharapkan dapat menjadi garda terdepan bangsa dalam meneruskan perjuangan kemerdekaan bangsa, dengan memiliki karakter, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkontribusi positif dalam masyarakat. Semua kebijakan pendidikan ini, pada dasarnya, harus berfokus pada pengembangan potensi anak bangsa, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi pemimpin yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan global dengan penuh tanggung jawab.

Namun, sebelum pemerintah memilih salah satu opsi di atas, sangat penting bagi pemerintah untuk terlebih dahulu melakukan beberapa langkah strategis agar keputusan yang diambil benar-benar mendukung kemajuan pendidikan. Pertama, pemerintah harus melakukan need assessment secara mendetail. Langkah ini sangat penting untuk memahami kebutuhan riil di lapangan, baik itu dari sisi siswa, guru, maupun institusi pendidikan. Dengan memahami tantangan dan kebutuhan yang ada, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Kedua, keputusan yang diambil harus berbasis data, baik aspirasi masyarakat maupun hasil evaluasi sistem pendidikan yang sudah ada. Data tersebut dapat diperoleh melalui survei, konsultasi dengan berbagai pihak terkait, serta analisis terhadap hasil evaluasi kurikulum yang diterapkan selama ini. Dengan begitu, kebijakan yang diambil tidak hanya berdasarkan asumsi atau keinginan semata, tetapi juga berdasarkan fakta dan kondisi riil yang ada di lapangan.

Ketiga, pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan fasilitas yang mendukung implementasi kebijakan pendidikan. Tanpa dukungan yang memadai dari segi pelatihan guru, kualitas tenaga pendidik, serta fasilitas pendukung lainnya, setiap perubahan yang dilakukan akan sulit untuk diterapkan dengan efektif. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan SDM yang berkualitas dan fasilitas yang memadai harus menjadi prioritas utama dalam merencanakan perubahan pendidikan.

Keempat, pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan tantangan dan tuntutan zaman. Perkembangan teknologi, perubahan di dunia kerja, serta kebutuhan global yang terus berkembang mengharuskan pendidikan untuk terus beradaptasi. Kurikulum dan program pendidikan yang diterapkan harus relevan dengan dunia yang semakin terhubung secara digital dan berbasis teknologi, serta membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di masa depan.

Kelima, perbaikan kurikulum sebelumnya juga sangat diperlukan. Meskipun ada berbagai opsi perubahan kurikulum, setiap kebijakan harus tetap memperhatikan pembelajaran dari pengalaman kurikulum yang sebelumnya diterapkan. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kelebihan dan kekurangan kurikulum sebelumnya untuk memastikan bahwa perubahan yang diambil tidak hanya sekadar perubahan nama atau struktur, tetapi juga mencakup perbaikan substansial yang akan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih matang, berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan tepat, sehingga perubahan yang dihasilkan benar-benar membawa dampak positif bagi dunia pendidikan Indonesia.

Demikian tulisan pendek ini, yang disusun dengan pemikiran sederhana, sebagai renungan mendalam bagi masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan. Penulis menyimpulkan bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali perubahan, termasuk dalam hal perubahan kurikulum atau program pendidikan lainnya. Perubahan tersebut harus bertujuan untuk kebaikan bersama dan kemaslahatan umat.

Namun, alasan di balik perubahan dalam dunia pendidikan seharusnya tidak didorong oleh kepentingan pribadi, ladang penghasilan, dendam kekuasaan, atau alasan-alasan lain yang tidak mendukung keberhasilan kurikulum. Setiap perubahan harus didasarkan pada niat tulus untuk memperbaiki sistem pendidikan demi kemajuan generasi mendatang. Intinya, apapun kebijakan yang diambil pemerintah terkait kurikulum, asalkan prosesnya dilakukan dengan benar, transparan, dan meyakinkan, maka perubahan tersebut harus didukung sepenuhnya oleh semua pihak.

 

Penulis: Tri Sutrisno (Mahasiswa S3 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Surabaya)

Sumber Gambar: iStock